UAT Operator SIKSNG Kulon Progo
Dinas Sosia PPPA Kulon Progo bekerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) RI menyelenggarakan User Acceptence Tes (UAT) bagi Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Next Generation (SIKS NG). Kegiatan bertempat d Mall Pelayanan Publik (MPP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTS) Jl Wates selama dua hari Rabu dan Kamis (22-23 April 2026). Kegiatan ini diikuti oleh operator-operator SIKSNG Kalurahan yang bertugas dalam pengelolaan data kemiskinan, dengan menghadirkan narasumber dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos RI.
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Dian Putera Karana, S.Pd, M.Pd, dalam sambutannya memberikan apresiasi kegiatan ini dan terima kasih kepada Kemensos RI serta semua pihak yang telah mensukseskan kegiatan ini. Kepala Bidang menyatakan bahwa kegiatan ini bukan sekedar formalitas, melainkan tahap penting untuk mematikan sistem dalam aplikasi SIKSNG benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna, mudah dalam penggunaannya, serta dapat mendukung peningkatan kinerja pelayanan kesejahteraan sosial yang berdampak langsung kepada penerima manfaat.
Kegiatan UAT ini mempunyai arti yang sangat penting. Operator Kalurahan sebagai pihak yang memahami data warga di lapangan, menguji keudahan proses pengusulan dan pemutakhiran data. Sedangkan Operator Kabupaten bertugas pada fungsi supervisi, verifikasi, dan validas akhir. UAT pengembangan SIKSNG ini berguna untuk:
1). Menjamin sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna. SIKSNG yang dipergunakan oleh pendamping sosial, operator kalurahan, dinas sosial benar benar telah sesuai, fitur-fiturnya, dan alur kerja yang telah dibuat.
2). Menghindari kesalahan data bantuan sosial. Dengan UAT diharapkan kesalahan ketidaksesuaian dapat ditemukan, sehingga tidak mempengaruhi bansos yang disalurkan.
3). Validitas kualitas data dan integrase sistem SIKSNG terhubung dengan berbagai sumber data (DTKS, adminduk). UAT membantu memastikan integrase berjalan benar dan data tidak rusak, hilang atau tertukar.
4) Mengurangi risiko kegagalan saat implementasi nasional. Tanpa UAT, sistem bisa bermasalah saat digunakan secara luas (down, lambat, error). UAT berfungsi untuk “uji lapangan” sebelum dipergunakan dalam skala besar.
5). Efisiensi biaya dan waktu jangka panjang. Memperbaiki kesalahan setelah sistem dipergunakan jauh lebih mahal dan rumit dibanding memperbaikinya saat UAT.
6). Kepatuhan terhadap tata kelola TI pemerintahan. Dalam proyek pemerintah, UAT adalah bagian dari good governance dan audit trail, yang menunjukkan bahwa sistem sudah diverifikasi oleh pengguna akhir.
7). Reaktifasi PBI Jaminan Kesehatan. Memastikan proses pengatifan kembali peserta jaminan kesehatan tepat sasaran.
8). Mundur bantuan Sosial. Fitur bagi keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang secara mandiri menyatakan keluar dari kepesertaan bansos.
9). Penentuan Kemiskinan. Validasi parameter terbaru dalam mengklasifikasikan tingkat kesejahteraan warga.
10). Cek Bansos. Optimalisasi transparansi data penerima manfaat yang dapat diakses publik.