Rakor Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kulon Progo

Rakor Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kabupaten Kulon Progo

 

Dinas Sosial PPPA kabupaten Kulon Progo mengundang kepada segenap pengurus LKKS Kulon Progo untuk mengadakan rapat koordinasi tentang perijinan LKS dan permasalahn-permasalahan yang berkembang saat ini.  Rapat koordinasi bertempat di Aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo  pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, yang  dihadiri oleh Kabid Dayasos dan PFM, Kasi Pemberdayaan Sosial, Jumanto, SH selaku Ketua LKKS Kulon Progo dan segenap pengurus.

Rapat Koordinasi membahas  tentang permasalahan-permasalahan aktual yang saat ini sedang berkembang di Kabupaten Kulon Progo di antaranya adalah masalah perijinan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Saat ini, LKS diwajibkan untuk memiliki tanda daftar sesuai dengan regulasi atau peraturan perundangan yang berlaku. LKS wajib mendaftarkan diri ke Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo serta telah diverifikasi oleh LKKS Kulon Progo.  Demikian pula bagi LKS yang telah habis masa berlakunya wajib untuk memperpanjang tanda daftarnya ke DPMPT Kabupaten Kulon Progo sesuai mekanisme yang berlaku, yakni berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pendaftaran LKS.